Page Nav

HIDE

Grid

GRID_STYLE

Pages

Classic Header

{fbt_classic_header}

Postingan Populer

https://www.uhamka.ac.id/reg

Di Ambang Kepunahan Hutan Alam, Ada Secercah Harapan ...

Di Ambang Kepunahan Hutan Alam, Ada Secercah Harapan ... SELATPANJANG - Menurut Pakar Lingkungan Elviriadi, terpilihnya Bambang Soesatyo (Ba...

Di Ambang Kepunahan Hutan Alam, Ada Secercah Harapan ...

SELATPANJANG - Menurut Pakar Lingkungan Elviriadi, terpilihnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua DPR RI, memberi secercah harapan bagi pejuang lingkungan dan masyarakat grassroot. Terutama untuk menata kelola hutan alam Indonesia yang terancam musnah.Saat berbincang-bincang dengan GoRiau, Elviriadi mengaku kenal dengan Bamsoet, panggilan akrab Bambang Soesatyo. Sejak jadi aktivis HMI, waktu ramai kasus Bank Century, Bamsoet terlihat begitu energik dan peduli pada isu lingkungan, termasuk semasa menjabat Ketua Komisi III."Nah, dengan kondisi hutan alam Indonesia yang terdegradasi sampai 280.000 ha per tahun, peran controlling dan legislasi DPR RI semakin krusial," ungkap Pengurus Majelis Nasional KAHMI itu, Selasa (30/1/2018).Ditambahkan Elviriadi, setidaknya ada empat tugas serius yang ditunggu publik pada kepemimpinan baru DPR RI yang dinakhodai Bamsoet;AdsPertama, so al ketimpangan pemilikan lahan antara konglomerat dan rakyat. Luas jutaan hektar untuk satu dua orang jelas harus mengeksploitasi hutan alam. Berbagai resiko ekologis mengemuka, konflik sosial dan kesenjangan ekonomi pedesaan. DPR RI harus mengurangi hal itu, dengan mendorong redistribusi aset sumber daya alam (SDA) dan lahan.Kedua, moratorium hutan alam sudah seyogyanya menjadi perhatian DPR RI. Data lapangan yang terhimpun menunjukkan betapa luas kawasan moratorium terus berkurang. Itu terjadi karena lemahnya pengawasan dan izin tetap dikucurkan di zona moratorium."Ada 5,7 juta ha kawasan moratorium dibebani izin, ini jelas rancu dalam peta indikatif lahannya," ketus pengurus Muhammadiyah Riau itu.Ketiga, tambah Elviriadi, DPR RI diharapkan meninjau UU berbasis SDA seperti UU Minerba agar memihaki bangsa sendiri. Selain itu juga mendesak dirancang RUU Hutan Adat sebagai amanat Putusan MK No 35 tahun 2012."Sejauh ini produk UU sektoral berlawanan spirit UUPA tahun 1960 yang mengedepankan kesejahteraan petani dan perlindungan hutan," ujar anak Watan Kepulauan Meranti itu lagi.Yang terakhir, Dosen Fapertapet UIN SUSKA Riau itu berharap upaya menolak ajakan 'konspirasi kemakmuran' dari mafia kehutanan menjadi citra baru lembaga legislatif ke depan. Jangan sampai agenda Kementerian LHK, Kementerian Pertanian kelak kandas oleh gurita kartel yang melukai rakyat. ***loading...Sumber: Google News | Koranmu Kepulauan Riau